Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Rapat Paripurna DPRD TK 1 Ke 6 hanya berisi satu agenda yaitu mendengar misi dan visi dari Cagub dan Wacagub Sumatera Selatan 2008-2013.

-------

Palembang, Kompas – Penyampaian visi, misi, dan program dari dua pasang kandidat kepala daerah Sumatera Selatan, di Gedung DPRD Sumsel, Senin (18/8), tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Bahkan, angka golongan putih alias golput diperkirakan akan tetap tinggi atau lebih dari 30 persen.

Oleh karena itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) dan pasangan Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) harus bisa memanfaatkan masa kampanye untuk mendulang suara.

”Cara berpikir masyarakat untuk memilih masih tradisional. Mereka mengharapkan adanya pemimpin yang bisa mengayomi, santun, agamais, dan dekat dengan rakyat, daripada cerdas dan bisa membuat terobosan,” kata pakar politik dari Universitas Sriwijaya, Ardyan Saptawan, Senin.

Masyarakat sudah mulai pandai membandingkan potensi dari para kandidat kepala daerah. Kampanye dengan tatap muka dinilai paling efektif untuk menjaring konstituen, terutama di daerah pedesaan.

Angka golput

Menurut Ardyan, penyebab tingginya angka golput cukup kompleks, antara lain karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, banyaknya pemilih yang tidak memperoleh kartu pemilih, dan kendala geografis bagi warga terpencil untuk memilih di tempat pemungutan suara.

Pemilih di Sumsel memiliki keunikan dari segi budaya politik karena masih mewarisi budaya berpolitik di zaman Kerajaan Sriwijaya yang cenderung menabukan perebutan kekuasaan.

Selain itu, kampanye negatif yang marak dilakukan untuk saling menjatuhkan justru menambah suara golput. ”Kampanye harus mencerahkan supaya masyarakat tidak jenuh,” kata Ardyan menambahkan.

Ardyan menilai pasangan Aldy lebih mengandalkan teknologi untuk menarik konstituen, sedangkan Sohe lebih suka terjun langsung ke masyarakat. Dia juga menilai pemilih potensial saat ini lebih didominasi kaum muda karena kaum tua cenderung sudah apatis terhadap sistem pemilihan kepala daerah. (WKM)

Source : kompas.com