 |
| Baliho program seklolah gratis yang sudah di lauching beberapa waktu yang lalu |
Spanduk dari program sekolah gratis di depan Masjid Agung yang sudah di lauching oleh Menteri pendidikan pada akhir Maret lalu, kalau lihat gambar anak sekolah yang berjalan sambil menjinjing sepatu mengingatkan anak-anak warga yang tinggal di sekitar pabrik kami kalau hari hujan pasti mereka mencopot sepatu mereka.
------
Palembang - Program sekolah gratis yang sudah berjalan sekitar tiga tahun ini berhasil mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Sumatera Selatan khususnya untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin.
Ketua Dewan Pendidikan Sumsel HM Sirozi menilai secara umum APK pendidikan di Sumsel mengalami peningkatan. Namun, peningkatan APK pendidikan ini masih perlu pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadi peningkatan tersebut.
“Salah satunya saya yakin peningkatan angka partisipasi atau siswa yang lanjut sekolah tersebut karena program sekolah gratis selama tiga tahun ini. Hal ini memang sesuai dengan niat Gubernur Alex Noerdin bahwa program sekolah gratis tujuannya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan pasrtisipasi pendidikan,” ujarnya.
Dijelaskannya, khusus di kota-kota besar terutama pada anak-anak keluarga mampu di rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah-sekolah unggulan mereka tetap mengeluarkan biaya, sehingga program sekolah gratis kurang terasa. Namun, bagi anak-anak keluarga miskin di sekolah yang belum SSN tentu program sekolah gratis sangat berarti.
“Untuk siswa keluarga miskin minimal dengan adanya sekolah gratis tidak lagi membayar SPP, uang masuk sekolah. Orangtua hanya memikirkan pakaian dan ongkos sekolah. Jadi program sekolah gratis sangat membantu mereka,” ujarnya.
Secara nominal dana sekolah gratis per siswa sudah cukup memadai. Terlebih sekolah juga masih menerima dana BOS dari pemerintah pusat, sehingga dengan dana BOS dan PSG bisa menutupi biaya operasional sekolah. Hanya saja menurutnya pencairan sharing dana sekolah gratis dari kabupaten/kota sering terlambat. Hal ini tergantung dari komitmen kabupaten/kota mengenai nominal dana sharing.
“Hal inilah yang menyebabkan dana terlambat sampai di sekolah. Namun, saya yakin hal ini bukan dikarenakan kesengajaan dari Pemkab atau Pemko melainkan dari pengalaman tahun lalu karena peraturan perundang-undangan menuntut kehati-hatian. Jika prosedur perundang-undangannya lebih sederhana saya yakin pencairannya lebih tepat waktu,” ujarnya.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini, ia berharap program sekolah gratis ke depan bisa beralih kepada fase kemajuan secara kualitas atau mutu. Untuk itu perlu dibuat pedoman pemanfaatan dana sekolah yang lebih mengarah untuk mendorong peningkatan mutu.
Sementara itu Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah gratis Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Sutarman MM menilai program ini secara umum bisa dikatakan berhasil. Semua berjalan dengan prosedur dan berbagai macam ketentuan yang harus dipatuhi tentunya program ini dapat meringankan beban orangtua siswa.
"Untuk tahun ini program sekolah gratis triwulan ke-2 sedang dalam proses, secara umum program ini tidak ada kendala hanya untuk daerah-daerah tertentu, karena penyalurannya harus sesuai dengan birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini dana yang dikucurkan oleh Pemprov Sumsel sudah melebihi standar minimal biaya pendidikan 2012 yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk peningkatan tingkat SD/MI, menjadi Rp700.000 per siswa dari standar minimum sekitar Rp610.000. SMP/Mts Rp890.000 dari Rp720.000.
Standar minimal biaya pendidikan SMA Rp1.080.000, pemprov mengucurkan Rp1.320.000. Untuk SMK Non Teknik, Rp1.800.000 menjadi Rp 1.956.000. Sedangkan Teknik, dari Rp2.250.000, menjadi Rp 2.520.000.
Kepala SMA Negeri 1 Palembang Nurhidayah ketika ditemui, di ruang kerjanya beberapa hari lalu mengatakan saat ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah, pihaknya hanya mengandalkan dana sekolah gratis. Terlebih, mulai tahun ini sekolah itu dinyatakan sebagai sekolah unggulan yang melaksanakan tes penerimaan siswa baru secara mandiri.
“Untuk pendanaan dalam penerimaan siswa seperti ini hanya menunggu dana sekolah gratis, namun karena pencairannya selalu terlambat, jadi sudah dianggap biasa,” katanya.
Kepala SMK Negeri 1 Palembang Zulkarnain dan Kepala SMP Negeri 8 Palembang, Hamsir berharap agar dana sekolah gratis bisa tepat waktu.
Sedangkan Kepala SMK Gajah Mada Palembang Darlius menyebutkan dana sekolah gratis sudah diterima sejak 1 Maret lalu. “Dana sekolah gratis untuk periode pertama di 2012 sudah diterima sebesar Rp560.394.000 dengan jumlah siswa 1.146 orang. Bantuan yang diterima tahun 2012 ini mengalami kenaikan,” ujarnya.
Sumber tulisan : sindikasi.inilah.com
------
Palembang - Program sekolah gratis yang sudah berjalan sekitar tiga tahun ini berhasil mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Sumatera Selatan khususnya untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin.
Ketua Dewan Pendidikan Sumsel HM Sirozi menilai secara umum APK pendidikan di Sumsel mengalami peningkatan. Namun, peningkatan APK pendidikan ini masih perlu pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadi peningkatan tersebut.
“Salah satunya saya yakin peningkatan angka partisipasi atau siswa yang lanjut sekolah tersebut karena program sekolah gratis selama tiga tahun ini. Hal ini memang sesuai dengan niat Gubernur Alex Noerdin bahwa program sekolah gratis tujuannya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan pasrtisipasi pendidikan,” ujarnya.
Dijelaskannya, khusus di kota-kota besar terutama pada anak-anak keluarga mampu di rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah-sekolah unggulan mereka tetap mengeluarkan biaya, sehingga program sekolah gratis kurang terasa. Namun, bagi anak-anak keluarga miskin di sekolah yang belum SSN tentu program sekolah gratis sangat berarti.
“Untuk siswa keluarga miskin minimal dengan adanya sekolah gratis tidak lagi membayar SPP, uang masuk sekolah. Orangtua hanya memikirkan pakaian dan ongkos sekolah. Jadi program sekolah gratis sangat membantu mereka,” ujarnya.
Secara nominal dana sekolah gratis per siswa sudah cukup memadai. Terlebih sekolah juga masih menerima dana BOS dari pemerintah pusat, sehingga dengan dana BOS dan PSG bisa menutupi biaya operasional sekolah. Hanya saja menurutnya pencairan sharing dana sekolah gratis dari kabupaten/kota sering terlambat. Hal ini tergantung dari komitmen kabupaten/kota mengenai nominal dana sharing.
“Hal inilah yang menyebabkan dana terlambat sampai di sekolah. Namun, saya yakin hal ini bukan dikarenakan kesengajaan dari Pemkab atau Pemko melainkan dari pengalaman tahun lalu karena peraturan perundang-undangan menuntut kehati-hatian. Jika prosedur perundang-undangannya lebih sederhana saya yakin pencairannya lebih tepat waktu,” ujarnya.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini, ia berharap program sekolah gratis ke depan bisa beralih kepada fase kemajuan secara kualitas atau mutu. Untuk itu perlu dibuat pedoman pemanfaatan dana sekolah yang lebih mengarah untuk mendorong peningkatan mutu.
Sementara itu Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah gratis Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Sutarman MM menilai program ini secara umum bisa dikatakan berhasil. Semua berjalan dengan prosedur dan berbagai macam ketentuan yang harus dipatuhi tentunya program ini dapat meringankan beban orangtua siswa.
"Untuk tahun ini program sekolah gratis triwulan ke-2 sedang dalam proses, secara umum program ini tidak ada kendala hanya untuk daerah-daerah tertentu, karena penyalurannya harus sesuai dengan birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini dana yang dikucurkan oleh Pemprov Sumsel sudah melebihi standar minimal biaya pendidikan 2012 yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk peningkatan tingkat SD/MI, menjadi Rp700.000 per siswa dari standar minimum sekitar Rp610.000. SMP/Mts Rp890.000 dari Rp720.000.
Standar minimal biaya pendidikan SMA Rp1.080.000, pemprov mengucurkan Rp1.320.000. Untuk SMK Non Teknik, Rp1.800.000 menjadi Rp 1.956.000. Sedangkan Teknik, dari Rp2.250.000, menjadi Rp 2.520.000.
Kepala SMA Negeri 1 Palembang Nurhidayah ketika ditemui, di ruang kerjanya beberapa hari lalu mengatakan saat ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah, pihaknya hanya mengandalkan dana sekolah gratis. Terlebih, mulai tahun ini sekolah itu dinyatakan sebagai sekolah unggulan yang melaksanakan tes penerimaan siswa baru secara mandiri.
“Untuk pendanaan dalam penerimaan siswa seperti ini hanya menunggu dana sekolah gratis, namun karena pencairannya selalu terlambat, jadi sudah dianggap biasa,” katanya.
Kepala SMK Negeri 1 Palembang Zulkarnain dan Kepala SMP Negeri 8 Palembang, Hamsir berharap agar dana sekolah gratis bisa tepat waktu.
Sedangkan Kepala SMK Gajah Mada Palembang Darlius menyebutkan dana sekolah gratis sudah diterima sejak 1 Maret lalu. “Dana sekolah gratis untuk periode pertama di 2012 sudah diterima sebesar Rp560.394.000 dengan jumlah siswa 1.146 orang. Bantuan yang diterima tahun 2012 ini mengalami kenaikan,” ujarnya.
Sumber tulisan : sindikasi.inilah.com
semoga, kota Palembang dapat memberikan harapan bagi kalangan tak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga akan melahirkan banyak pemimpin yang baik dan pandai di kemudian hari.
ReplyDelete